Indonesia start with its second twenty five year development plan in April 1994, it is essential for the country to establish an energy master plan for national development. Current energy policy aims are securing domestic energy supply without neglecting environmental protection.
Kalau kita melakukan pekerjaan ,akan ada sesuatu yang dihasilkan .perhitungan biasa dibuat ,suatu alat/komoditi bisa dijual,jasa bisa diberikan,suatu alat/komponen bisa diciptakan .apapun bentuk kegiatan seseorang,departemen atau organisasi,maka akan ada sesuatu yang "diproduksi/diciptakan .hasilnya bisa berbentuk atau berupa fisik ,atau tidak berbe…
Sebagai realisasi surat perintah kerja Dari Direktirat Jendral Pertambangan Umum, Direktorat Batubara , Departemen Pertambangan dan Energi kepada PT Triasa Bahartha Rizki, maka diselenggarakan pembuatan briket batubara dan anglo batubara.
Kursus ini diikuti oleh undangan dari JATEC (surat terlampir) izin dari Direktur Batubara (surat terlampirkan) dan persetujuan dari SEKKAB (surat dilampirkan).
1. Rombongan terdiri dari lima orang yaitu Bapak Ir. Murtedjo Kadarisman, Direktur Utama PT Kertas Basuki Rachmat, sebagai Ketua; Ir. Mohamad Sidik Boedoyo, M.Sc., Kepala Bidang Analisis Teknologi Energi, Direktorat Teknologi Energi; Ir. Djoko Sulaksono, M.Sc.,Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Sumber Daya Energi Padat, Direktirat Pengambangan Tek…
Now the committee for Energy has taken up the security problem of several kinds of energy as the preferred issue and is undergoing revising work of energy supply and demand outlook toward the goal in lese than one year.
Latar Belang
Sumber daya mineral merupakan sumberdaya alam tak terbarukan,untuk dapat dimanfaatkan umumnya memerlukan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang panjang, modal yang besar, teknologi tinggi, serta mempunyai resiko dan daya ubah lingkungan tinggi. Oleh sebab itu perlu dikelola dengan baik agar diperoleh manfaat yang optimal.
Sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang ketentuan pokok penanaman Modal Asing/PMA dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang ketentuan pokok penanaman modal dalam negri/PMDN, pada setiap priode waktu tertentu perusahaan yang bergerak dalam bidang penc…