Malang – Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terus memperkuat peran strategisnya dalam penyediaan data dan informasi kebencanaan geologi yang akurat dan mutakhir bagi para pemangkar kepentingan (stakeholder). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api Bromo, yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, hingga masyarakat di wilayah sekitar Gunung Bromo, termasuk Kabupaten Malang. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 Oktober 2026. 

Forum penting ini dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait, di antaranya BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo; BPBD Kabupaten Pasuruan, BPBD Kabupaten Malang serta Akademisi Pusat Studi Teknik Geofisika/Kebumian dan Kebencanaan, Universitas Brawijaya. Selain itu, hadir pula perwakilan pemerintah daerah, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), tokoh masyarakat dan adat Tengger, akademisi, pelaku usaha pariwisata, serta media massa.

Mitigasi Terintegrasi di Kawasan Strategis Bromo

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kristanto, Penyelidik Bumi PVMBG Badan Geologi, ditekankan bahwa Gunung Bromo memiliki posisi yang sangat krusial, tidak hanya dari aspek kebencanaan geologi, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi. Sebagai gunung api aktif di dalam Kawasan Kaldera Tengger yang juga merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ruang hidup masyarakat Tengger, serta ikon pariwisata nasional, pengelolaan dan mitigasinya tidak dapat dilakukan secara sektoral.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dengan mempertemukan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, penataan ruang, pengelolaan kawasan konservasi, pariwisata, kearifan lokal, serta kesiapsiagaan masyarakat.

Penyusunan Peta KRB Gunung Api Bromo merupakan bentuk konkret mandat Badan Geologi dalam menyediakan informasi ilmiah mengenai tingkat kerawanan wilayah berdasarkan sejarah aktivitas, kondisi geologi, karakteristik erupsi, serta hasil kajian teknis kegunungapian. Namun, informasi ilmiah tersebut harus dipertemukan dengan realitas kewilayahan di lapangan agar memberikan manfaat yang optimal.

Penyelarasan Data Ilmiah dengan Realitas Lapangan

Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah kolaborasi untuk memvalidasi unsur-unsur kewilayahan yang tercantum dalam peta seperti permukiman, jaringan jalan, jalur wisata, fasilitas umum dan vital, akses masuk, serta perkembangan pemanfaatan ruang agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual.

Meski masukan dari peserta forum sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan informasi kewilayahan, penentuan zonasi bahaya tetap berlandaskan pada data ilmiah, metodologi teknis, dan kaidah kegunungapian yang ketat.

Tantangan mitigasi di Gunung Bromo tergolong khas mengingat kawasan ini dikunjungi oleh wisatawan dalam jumlah besar dengan aktivitas ekonomi yang dinamis di tengah statusnya sebagai gunung api aktif sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan aktivitas. Karena itu, mitigasi dirancang untuk menjembatani dua kepentingan utama yakni keselamatan masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Informasi kebencanaan tidak diposisikan sebagai bentuk pembatasan aktivitas, melainkan sebagai landasan agar pembangunan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara aman, tertib, dan berkelanjutan.

Menuju Penetapan dan Pemanfaatan Dokumen Rujukan

Peta KRB Gunung Api Bromo nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan vital dalam:

1. Penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyiapan jalur serta tempat evakuasi.
3. Pengaturan akses wisata pada kondisi tertentu.
4. Penyusunan prosedur keselamatan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
5. Penyampaian informasi yang cepat dan sederhana kepada wisatawan, pelaku wisata, pemandu, dan masyarakat lokal.

Hasil dari forum konsultasi publik ini akan menjadi bagian krusial dalam penyempurnaan dan finalisasi dokumen sebelum diproses menuju penetapan resmi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lebih lanjut, peta ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi panduan hidup yang aktif digunakan dalam pengambilan keputusan di daerah.

Melalui sinergi yang kuat antara Badan Geologi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten terkait (Malang, Probolinggo, Pasuruan), BB TNBTS, BPBD, masyarakat Tengger, akademisi, pelaku usaha, dan media, diharapkan kawasan Gunung Bromo dapat terus berkembang menjadi kawasan yang aman dari risiko, tangguh menghadapi bencana, lestari lingkungannya, kuat budayanya, serta berkelanjutan pariwisatanya.