Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak,tembaga,minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahan yang bergerak dan menamakan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini meningkatkan devisi negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja, dan lain-lain. Dari aspek evisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dalam pengusahaan bahan tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjukan kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atu belum dapat dilaksanakan sendiri oleh intansi pemerintah. Namun, tidak selamanya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan baik oleh pemegang kuasa pertambangan sehingga di dalam pelaksana kegiatan pertambangan, timbul berbagai hambatan seperti yang terjadi dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Oleh karena itu, untuk menhindari terjadinya hambatan dan sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, semua pihak yang terkait perlu memahami undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan studi pada PT Newmont Nusa Tenggara.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data