Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mekanisme kerja penyiapan WIUP dan/ atau WIUPK yang mengacu kepada Pasal 7 Ayat (1) dimana penyiapan WIUP dan/ atau WIUPK dilakukan melalui evaluasi teknis dan/ atau ekonomi yang dalam pelaksanaan evaluasi teknis dan/ atau ekonomi tersebut dapat dibentuk tim penyiapan WIUP dan/ atau WIUPK. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/ atau ekonomi tersebut, pejabat yang berwenang (Direktur Jenderal) menyusun usulan rencana penetapan WIUP dan/ atau WIUPK yang memuat lokasi, luas dan batas, harga Kompensasi Data Informasi dan informasi penggunaan lahan.
Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) sebagai salah satu anggota dari Tim Penyiapan WIUP (mewakili Badan Geologi), pada tahun anggaran 2019 ini melaksanakan kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya Geologi untuk Pengusulan Wilayah Keprospekan Batubara dan Gas Metana Batubara (GMB) untuk mendukung pelaksanaan Penyiapan dan Penetapan WIUP atau WIUPK sesuai dengan PerMen ESDM No. 11 tahun 2018. Penyiapan rekomendasi berkaitan juga dengan tugas dan fungsi PSDMBP diantaranya melakukan evaluasi di bidang sumber daya batubara dan memberikan pertimbangan rekomendasi teknis baik itu untuk WIUP batubara maupun Wilayah Kerja (WK) GMB sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data