Deskwork
Laporan akhir pemutakhiran data IGT potensi mineral, batubara dan panas bumi untuk mendukung percepatan kebijaksanaan satu peta skala 1:50.000 se - Indonesia
Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang
berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
serta Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000
disebutkan bahwa dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial guna
pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas
Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu
standar, satu basis data, dan satu geoportal. Pada lampiran perpres tersebut, dalam
mendukung program perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) potensi, kegiatan
pemenuhan IGT lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)
mempunyai kewajiban keluaran antara lain peta sumber daya mineral, batubara dan panas
bumi skala 1:50.000. Arahan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 27
Oktober 2014, yang mengamanatkan bahwa Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) harus
segera dikerjakan dan diimplementasikan. Pada tanggal 21 Desember 2015, Pemerintah
secara resmi meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIII yang salah satu fokusnya
adalah Kebijakan Satu Peta.
Informasi Geospasial dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang
berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
serta Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000
disebutkan bahwa dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial guna
pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas
Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu
standar, satu basis data, dan satu geoportal. Pada lampiran perpres tersebut, dalam
mendukung program perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) potensi, kegiatan
pemenuhan IGT lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)
mempunyai kewajiban keluaran antara lain peta sumber daya mineral, batubara dan panas
bumi skala 1:50.000. Arahan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 27
Oktober 2014, yang mengamanatkan bahwa Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) harus
segera dikerjakan dan diimplementasikan. Pada tanggal 21 Desember 2015, Pemerintah
secara resmi meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIII yang salah satu fokusnya
adalah Kebijakan Satu Peta.
Ketersediaan
#
Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi - Jln. Soekarno Hatta No. 444, Bandung, Jawa Barat
PMB DW 2019 - 1
PMB DW20191
Tersedia
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
PMB DW 2019 - 1
- Penerbit
- Bandung : Pusat Sumber Daya Mineral BatuBara dan Panas Bumi., 2019
- Deskripsi Fisik
-
viii, 65p. : ill. ; 20 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
-
- Klasifikasi
-
NONE
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Indra Sukmayana : Ketua Tim
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah