Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral dan energi didalamnya. Dalam konteks penguasaan kekayaan bumi oleh negara, Pemerintah berperan sebagai penyelenggara penguasaan tersebut sebagai fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan pembangunan.
Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaannya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral dan energi tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut. Penyusunan neraca dan mineral merupakan salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Selain juga untuk mengetahui potensi kekayaan alam Indonesia sebagai modal dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 dan 7 telah disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah menyusun neraca sumber daya mineral batubara tingkat nasional dan pada daerah/wilayah provinsi. Hal tersebut juga tertulis pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kegiatan pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional merupakan salah satu urusan Pemerintah Pusat Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan undang-undang tersebut maka salah satu tugas dan fungsi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral juga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi adalah mengelola dan mengeluarkan angka neraca sumber daya mineral dan batubara.
Dalam upaya menjangkau dan mengelola data pada setiap daerah/Provinsi, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi – Badan Geologi, KESDM telah membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Geografis Nasional (SIGNAS) Sumber Daya Geologi. Aplikasi ini telah disosialisasikan dengan menyelenggarakan workshop pada Tahun 2009 dan 2010 untuk para pengelola data sumber daya geologi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Seluruh Indonesia. Pada Tahun 2013, 2014 dan 2015 kegiatan tersebut dilanjutkan dengan mengikutsertakan pengelola data sumber daya geologi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan data dan informasi sumber daya geologi nasional dan adanya koordinasi data antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data