Pemerintah provinsi diberi kewenangan mengelola sumber daya mineral
bukan logam untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi
daerah. Berdasarkan karakteristik mineral bukan logam, maka pengusahaan dan
pengelolaannya harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip alih teknologi,
konservasi, manfaat sosio-ekonomi, iklim investasi, pemberdayaan masyarakat
dan kepastian hukum bidang pertambangan.
Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan
ekonomi merupakan suatu kewajiban pemerintah dengan dukungan penuh
masyarakat melalui upaya peningkatan investasi, kualitas tenaga kerja dan
Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita adalah sesuatu yang mutlak,
mengingat adanya hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. Peningkatan investasi dapat dilakukan
diantaranya melalui perbaikan infrastruktur dasar dan penunjang (Syaparuddin
dan Zulgani, 2015).
Infrastruktur yang perlu dikembangkan lagi oleh Pemerintah Provinsi
Jambi adalah infrastruktur jalan, karena memberikan pengaruh terbesar kedua
setelah listrik. Pemerintah Provinsi Jambi perlu meningkatkan kapasitas jalan yang
ada dengan membangun jalan-jalan baru terutama jalan yang menghubungkan
daerah-daerah yang selama ini masih sulit dijangkau dengan jalan darat/daerah
terisolir dan juga jalan yang dapat menjadi jalur jalan lintas/penghubung antar
daerah atau antar wilayah disamping juga perlu melakukan peningkatan kualitas
dan pemeliharaan jalan-jalan yang telah ada. Pemerintah Provinsi Jambi perlu
memberi perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur
terutama infrastruktur yang memberikan pengaruh yang besar terhadap
pertumbuhan ekonomi seperti penambahan panjang dan perbaikan jalan,
peningkatan kapasitas listrik, penambahan dan peningkatan jangkauan layanan
air bersih serta peningkatan dan penambahan kualitas layanan telepon (Yunie
Rahayu dan Ahmad Soleh, 2017).

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data