Dengan mulai berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan pertambangan dengan sistem tambang terbuka pada kawasan hutan lindung mengakibatkan banyak daerah prospek yang memiliki potensi sumber daya mineral dengan bentuk cebakan tertentu dan berdasarkan studi kelayakan akan bernilai ekonomis bila ditambang dengan sistem tambang terbuka, menjadi tidak dapat diusahakan.
Dampak lain' dari diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 adalah timbulnya permasalahan tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan antara wilayah ijin usaha pertambangan yang telah diberikan sebelum terbitnya UU No. 41 tahun 1999 dengan wilayah hutan lindung, berakibat banyak pelaku usaha pe~angan yang menghentikan kegiatan eksplorasi. Adanya tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan tersebut tentunya sangat merugikan sektor pertambangan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya tingkat investasi di bidang pertambangan sejak tahun 2000, selain turunnya investasi di bidang pertambangan, para pelaku usaha pertambangan khususnya penanam modal asing menilai tidak adanya kepastian hukum di Indonesia.
Dalam eksplorasi mineral logam telah dikenal berbagai tipe mineralisasi. Tipe "I mineralisasi tersebut menunjukkan karakteristik kondisi geologi dan proses geologi selama pembentukannya. Suatu tipe mineraliasasi dan karakter endapan berguna bagi para ahli geologi pertambangan untuk melakukan intepretasi terhadap pemilihan suatu metode penambangan, apakah dengan cara sistem tambang terbuka atau sistem tambang dalam.
Penambangan dengan cara sistem tambang terbuka pada umumnya dilakukan terhadap cebakan bahan galian yang memiliki sebaran mineralisasi yang relatif luas dan bersifat tersebar (disseminated) serta dekat permukaan, sedangkan sistem tambang dalam pada kondisi sebaliknya dilakukan terhadap cebakan yang memiliki zonasi mineralisasi yang sempit dan terletak jauh bawah permukaan dan berkadar tinggi

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data