Pemerintah provinsi diberi kewenangan mengelola sumber daya mineral bukan logam •untuk meningkatkan kesejahteraan dan •pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan karakteristik mineral bukan logam, maka pengusahaan dan pengelotaannya harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip : alih teknologi, konservasi, manfaat sosio-ekonomi, iklim investasi, pemberdayaan masyarakat dan kepastian hukum bidang pertambangan.
Proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan dalam periode waktu yang cukup lama, namun demikian hasil yang dapat dicapai temyata rnasth jauh dari harapan. H'al ini tertihat dari penyediaan lnfrastruktur dan fasilitas pelayanan spasial yang masih terbatas serta tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang masih relative rendah jika dibandingkan dengan
provinsi lain di Indonesia. Untuk dapat memperoleh hasil ..y...ang lebih baik, maka upeya pemerintah dalam mendorong proses pembangunan daerah perlu terus

dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mempematlkan kendala dan permasalahan yang terdapat di daerah dewasa ini. Disamping itu, dalam rangka mendorong percepatan perturnbuhan ekonomt Sumatera Berat teleh pule disusun Mester Pfen Percepaten Pertvasan Pembangunan Ekonoml Sumatera Barat (MP3ESB) untuk periode waktu 2012•2025 (Anonim. 2018).
Pengembangan infrastruktur industri pads koridor ekonomi berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar bagi kawasan industri, seperti penyediaan sumber energi listrik dengan membangun pembangkit listrik sendiri pada kawasan
industri yang akan dibangun, penyediaan tempat pengelolaan limbah (waste

treatment plan). pembangunan somber air bersih can air bagi kepentingan ind'ustri di kawasan lndustri ini. Pengembangan koridor ekonomi fokus pada 3 program dan kegiatan, yaitu: 1) Pengembangan komoditi utama produk pertanian, 2)
pengembangan industri jasa dan pertambangan, 3) pengembangan pariwisata

{Ansofino. 2016).

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data