Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Agung Pribadi, menghadiri rapat Pembahasan Rencana Penambahan Data Pengeboran Landaian Suhu di WKP Gunung Tampomas di Ruang Rapat Korundum, Gd. A.F. Lasut X, Lt. 2, PSDMBP, Jl. Soekarno-Hatta No. 444, Bandung, Selasa pagi (2/7). Rapat ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) melalui Direktorat Panas Bumi.

 

Rapat yang diselenggarakan secara hibrid ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, yang hadir melalui Zoom Meeting, beberapa perwakilan dari Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Sumedang, koordintor di lingkungan Direktorat Panas Bumi, dan tim yang menangani panas bumi di PSDMBP.

 

Dalam pembukaannya, Kepala PSDMBP yang mewakili Direktur Panas Bumi Dirjen EBTKE antara lain menyatakan ihwal tindak lanjut kegiatan penyelidikan panas bumi di Cimalaka, Sumedang. PSDMBP sudah memiliki datanya, terutama berkaitan dengan data geologinya yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memang memiliki potensi panas bumi. Namun, dalam proses pengeborannya terkendala dengan masalah sosial yang terjadi di sekitar lokasi panas bumi. Oleh karena itu, Kepala PSDMBP berharap agar pihak Pemkab Sumedang dapat mengawal permasalahan sosial tersebut. Bila masalah tersebut dapat dilakukan, maka rencana pengeboran dapat dilakukan.

 

Sekretaris Daerah Kab. Sumedang, Tuti Ruswati, menanggapi pernyataan Kepala PSDMBP dengan menyatakan bahwa pihaknya telah melayang surat permohonan kepada Direktorat EBTKE. Terkait masalah sosial yang terjadi, ia menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, tim dari Pemkab Sumedang sudah turun ke lapangan. Memang ada beberapa kecamatan yang menolak rencana pengeboran panas bumi di sana. Namun, selama setahun berikutnya tim dari Pemkab Sumedang melakukan sosialisasi. Termasuk di antaranya adalah dengan mengajak masyarakat untuk berkunjung ke Kamojang, untuk melihat praktik pengeboran panas bumi. Sekarang, katanya, masyarakat sudah mengenai rencana pengeboran itu.

 

Lebih jauh, Tuti menyebutkan bahwa Pemkab Sumedang mendukung penuh atas upaya pengeboran panas bumi di wilayahnya dan berharap kegiatan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun 2025. Untuk menjamin kondusivitas di lapangan, ia menyatakan akan merapatkan barisan dari level desa, kecamatan, hingga kabupaten.

 

Sebagai respon atas pernyataan Sekretaris Daerah Kab. Sumedang, Kepala PSDMBP sekali lagi menegaskan bahwa Badan Geologi menyediakan data hulu untuk panas bumi, termasuk rencana penambahan data pengeboran landaian suhu di Sumedang. Ia memohon agar Pemkab Sumedang mampu menciptakan kondisi yang kondusif demi kelancaran proses pengeborannya. 

 

Dari tayangan tim Keprospekan, Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi PSDMBP diketahui bahwa daerah panas bumi Tampomas yang meliputi Kecamatan Buahdua, Conggeang, Paseh, Cimalaka dan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, memiliki potensi sumber daya cadangan kelas mungkin (possible) sebesar 32 Mwe dengan temperatur menengah (180°C). Surveinya sendiri sudah mulai dilakukan sejak 1973. Pada 2005 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi dan pengusulan WKP Tampomas untuk dilelangkan. Lelangnya dimenangkan WIKA Jabar Power dan melakukan penambahan data sejak 2007. Pada 2015 izin usaha WIKA Jabar Power dicabut karena tidak berprogres ditambah terdapat permasalahan sosial. Kegiatan sosialisasi dan pendekatan terus dilakukan hingga tahun 2021.

 

Pada tahun 2021, Badan Geologi melalui PSDMBP melakukan akuisisi data dalam rangka eksplorasi panas bumi oleh pemerintah dengan penambahan data geologi, geokimia, geofisika, gravity dan MT serta survei Lidar. Waktu itu permasalahan sosial masih belum reda, hingga diselenggarakan social mapping di area prospek tetapi masyarakat tetap menolak kegiatan eksplorasi panas bumi. Selama 2022 hingga 2023 Pemkab Sumedang melakukan pendekatan dan terinfokan terjadinya penurunan resistensi masyarakat terhadap kegiatan panas bumi. Namun, hingga akhir tahun 2023 kondisi sosial masih belum bisa 100% diterima masyarakat, sehingga tim PSDMBP dan pemkab sepakat untuk melaksanakan kegiatan survei landaian suhu untuk dua titik di sekitar area prospek, dan menunggu kondisi sosial lebih kondusif.

 

Untuk tahun 2024, inisiasi rencana pengeboran landaian suhu dilaksanakan bersama PSDMBP, tim Direktorat Panas Bumi (Dirjen EBTKE) dan Pemkab Sumedang. PSDMBP telah menentukan 5 (lima) titik rencana pengeboran landaian suhu berdasarkan data geosains Tampomas untuk dilanjutkan pengecekan lapangan secara bersama-sama.