PADANG PANJANG — Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Panjang menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk Padang Panjang Kota Siaga Bencana di Gedung DPRD Kota Padang Panjang, Senin (29/6/2026). Seminar yang dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang tersebut menjadi momentum refleksi 100 tahun Gempa Padang Panjang 1926 sekaligus memperkuat literasi kebencanaan.

Pada kesempatan tersebut, Badan Geologi Kementerian ESDM menyampaikan berbagai rekomendasi teknis untuk memperkuat mitigasi bencana geologi di Kota Padang Panjang. Sebagai narasumber, Badan Geologi memaparkan kondisi geologi Kota Padang Panjang beserta strategi mitigasi yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana.

Tepat satu abad setelah Gempa Padang Panjang 28 Juni 1926, peristiwa tersebut masih menjadi pengingat akan pentingnya membangun budaya sadar bencana. Gempa tersebut menyebabkan lebih dari 2.300 rumah roboh di Padang Panjang dan sekitar 247 orang meninggal dunia, dan tercatat sebagai salah satu bencana gempa bumi paling merusak dalam sejarah Sumatera Barat.

Dalam paparannya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan bahwa secara geologi Kota Padang Panjang berada pada kawasan yang dipengaruhi aktivitas Gunung Marapi serta berada di sekitar Sesar Sumatera Segmen Sianok–Sumani. Dengan kondisi tersebut, masyarakat Padang Panjang hidup berdampingan dengan dinamika geologi yang memberikan manfaat sekaligus potensi bencana.

Berbagai kejadian bencana yang pernah terjadi, mulai dari erupsi Gunung Marapi, Gempa Pasaman, Galodo (banjir bandang lahar), hingga aktivitas Sesar Sianok, menunjukkan bahwa ancaman geologi di wilayah ini masih terus berlangsung. Karena itu, langkah mitigasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan risiko di masa mendatang.

"Mitigasi tidak dapat dilakukan hanya setelah bencana terjadi. Yang paling penting adalah membangun kesiapsiagaan sejak sebelum bencana melalui tata ruang berbasis risiko, bangunan tahan gempa, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat," ujar Lana Saria. Lana menjelaskan bahwa pengurangan risiko gempa tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, tata ruang berbasis risiko, dan sistem peringatan dini.

Lana juga menekankan bahwa siklus mitigasi tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi harus dimulai sejak tahap prabencana, dilanjutkan pada masa tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pascabencana. “Investasi pada upaya mitigasi jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan setelah bencana terjadi” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, Badan Geologi mengajak masyarakat memanfaatkan kanal informasi resmi pemerintah, seperti aplikasi MAGMA Indonesia, Portal Mitigasi Bencana Geologi (MBG), serta media sosial dan situs resmi pemerintah sebagai rujukan utama untuk memperoleh informasi aktivitas geologi dan peringatan dini.

Seminar dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang, unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, tokoh adat, akademisi, media, serta berbagai unsur masyarakat.

Melalui forum ini, Badan Geologi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan data geologi, peta kawasan rawan bencana, rekomendasi teknis, serta edukasi kebencanaan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat budaya sadar bencana sehingga Padang Panjang semakin tangguh menghadapi ancaman geologi di masa depan.

Tim Liputan 
Penulis: Galuh Gita, Editor: Imam Catur, Fotografer: Deni